Negara– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Rini saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).
“Kami masih menunggu arahan Bapak Presiden selanjutnya,” ujar Rini.
Meski demikian, Kementerian PANRB telah melakukan berbagai persiapan, termasuk meminta instansi pemerintah untuk menyiapkan pemetaan formasi ASN yang akan dipindahkan. Rini mengakui bahwa banyak instansi baru dengan formasi yang terbagi dua atau tiga bagian, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut.
Perubahan Struktur Kabinet Pengaruhi Konsolidasi ASN
“Kami sebenarnya sudah mengumpulkan nama-nama pegawai dari kementerian dan lembaga sejak masa kabinet sebelumnya. Namun, setelah ada perubahan kementerian, konfigurasi pegawainya pun berubah,” kata Rini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 22 April 2025.
Dia mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari 38 kementerian prioritas pemindahan mengalami perubahan struktur.
“Yang mestinya sudah bisa pindah, seperti kementerian yang tidak berubah, relatif lebih siap. Tapi kami harus menunggu konsolidasi selesai terlebih dahulu,” jelasnya.
Progres Pengisian Jabatan dan Target Penyelesaian
Rini menyebutkan bahwa saat ini struktur organisasi kabinet telah rampung 100%, sementara pengisian personel baru mencapai 83%.
Pemerintah menargetkan proses ini selesai paling lambat Desember 2025.
Regulasi dan Insentif untuk ASN yang Dipindahkan
Menteri PANRB telah menyiapkan rancangan regulasi internal serta berbagai kajian mitigasi risiko, termasuk dampak psikologis dan pemberian insentif bagi ASN yang akan pindah.
Namun, keputusan final masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemindahan ASN ke IKN, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Bappenas selaku inisiator Undang-Undang IKN.
“Posisi kami hanya pada aspek kepegawaian. Soal kebijakan umum pemindahan, itu domainnya Bappenas. Kami sudah siapkan dari sisi ASN, tinggal menunggu kepastian regulasinya,” tegas Rini.
Pemindahan ASN ke IKN bukan hanya soal relokasi fisik, tetapi juga menyangkut penyesuaian sistem birokrasi, ketersediaan infrastruktur, dan kesejahteraan pegawai. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan antara lain:
-
Kesiapan Infrastruktur IKN – Apakah fasilitas perkantoran, perumahan, dan transportasi sudah memadai?
-
Dampak Psikologis bagi ASN – Bagaimana memastikan ASN dan keluarga mereka siap secara mental untuk pindah?
-
Koordinasi Antar-Kementerian – Perlu sinkronisasi kebijakan antara PANRB, Bappenas, dan kementerian teknis lainnya.
-
Insentif yang Memadai – Tanpa tunjangan dan fasilitas yang cukup, pemindahan ASN bisa menimbulkan penolakan.
Pemindahan ASN ke IKN adalah proyek besar yang membutuhkan koordinasi kuat, regulasi jelas, dan persiapan matang. Meski Kementerian PANRB telah melakukan berbagai langkah antisipasi, keputusan akhir masih bergantung pada arahan Presiden Prabowo dan kesiapan Bappenas dalam menerbitkan Perpres terkait.
