Info Negara – Kawasan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tengah menjadi sorotan bukan hanya karena megahnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga karena isu sosial yang mengemuka—praktik prostitusi yang disebut-sebut marak di sekitar wilayah tersebut. Menanggapi hal ini, Otorita IKN bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan bergerak cepat untuk membatasi ruang gerak aktivitas tersebut, salah satunya dengan memperketat pengawasan di sektor akomodasi.
Prostitusi di IKN Masalah Lama atau Dampak Pembangunan Baru?
Isu prostitusi di sekitar IKN bukanlah hal yang baru. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN (OIKN), Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, fenomena ini sudah ada jauh sebelum pembangunan IKN dimulai. Namun, dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan migrasi pekerja ke kawasan tersebut, praktik prostitusi dikhawatirkan semakin berkembang jika tidak ada langkah pencegahan.
“Jangan sampai muncul narasi yang menyudutkan IKN sebagai penyebab masalah ini. Mari kita bicara berdasarkan data dan konteks yang benar,” tegas Thomas.
Oleh karena itu, Otorita IKN berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan beretika.
Langkah Otorita IKN: Perketat Pengawasan Penginapan
Salah satu strategi yang diambil Otorita IKN adalah dengan memperketat aturan bagi penginapan, termasuk guest house, hotel, dan losmen. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang para pemilik usaha akomodasi untuk bekerja sama mencegah praktik prostitusi.
“Kami persempit ruang prostitusi atau ruang gerak pramunikmat di IKN,” ujar Alimuddin.
Beberapa langkah yang diambil meliputi:
-
Verifikasi Identitas Tamu – Pemilik penginapan diminta untuk memeriksa identitas pengunjung dan melaporkan tamu yang mencurigakan.
-
Pembatasan Kunjungan – Menerapkan aturan ketat terkait tamu yang menginap, termasuk larangan kunjungan tanpa identitas jelas.
-
Kolaborasi dengan Aparat – Otorita IKN bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian untuk melakukan razia rutin.
Alimuddin menegaskan bahwa aturan ketat ini tidak akan mengurangi pendapatan pemilik usaha. “Banyak orang baik datang ke IKN, jadi jangan khawatir kehilangan pelanggan,” katanya.
Peran Masyarakat dan Tantangan ke Depan
Selain upaya penegakan hukum, Otorita IKN juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Thomas menekankan pentingnya membangun standar pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab di sektor akomodasi.
“Kita harus menjaga etika bersama. IKN adalah proyek bangsa yang harus dijaga reputasinya,” ujarnya.
Namun, tantangan ke depan tetap ada. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain:
-
Peningkatan Pengawasan di Daerah Penyangga – Prostitusi seringkali berpindah ke wilayah sekitar jika di pusat kota diperketat.
-
Pemberdayaan Ekonomi Alternatif – Mencegah praktik prostitusi juga harus diiringi dengan membuka lapangan pekerjaan yang layak.
-
Edukasi dan Sosialisasi – Masyarakat dan pelaku usaha perlu terus diedukasi tentang dampak negatif prostitusi terhadap citra IKN.
Langkah Otorita IKN untuk memperketat pengawasan di sektor akomodasi adalah sinyal kuat bahwa ibukota baru ini tidak ingin tumbuh dengan noda eksploitasi manusia.
Kolaborasi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan IKN yang tidak hanya modern, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.
