Presiden Prabowo Tegaskan: Uang Hasil Penegakan Hukum Harus Kembali untuk Rakyat
Info Negara- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan setiap rupiah hasil penegakan hukum, terutama dari tindak pidana korupsi, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hasil dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilan besar tersebut, sembari menekankan bahwa hasil pengembalian uang negara ini memiliki potensi luar biasa jika dikelola dengan bijak dan transparan.
“Rp13 triliun ini, kalau kita gunakan dengan benar, bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Atau kita bisa membangun 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas lengkap yang selama puluhan tahun belum pernah dinikmati rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Baca Juga : Presiden Prabowo Hadiri Dies Natalis UKRI 2025: “Belajar Tak Pernah Berhenti!
Dari Hasil Korupsi ke Kesejahteraan: Fokus Pemerintah untuk Rakyat Pesisir
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah saat ini tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk nyata: pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi daerah.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah pembangunan desa nelayan modern.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini masih tertinggal dari sisi infrastruktur, akses ekonomi, dan fasilitas publik.
“Selama 80 tahun Republik berdiri, banyak kampung nelayan yang tidak pernah disentuh. Sekarang saatnya kita hadir untuk mereka,” tegas Presiden.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan modern hingga akhir tahun 2026, dengan anggaran Rp22 miliar per desa.
Desa nelayan ini akan dilengkapi dengan dermaga, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan dingin, hingga sarana pendidikan dan kesehatan.
“Dari Rp13 triliun hasil pemulihan kerugian negara ini, kita bisa bangun 600 desa nelayan. Bayangkan dampaknya untuk masyarakat,” kata Prabowo menegaskan.
Perang Terhadap Korupsi dan Penjarahan Sumber Daya Alam
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik korupsi dan penyimpangan di sektor sumber daya alam.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap bangsa sendiri.
Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah dan aktivitas tambang ilegal yang baru-baru ini berhasil ditindak oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dengan dukungan TNI, Kejaksaan, Polri, dan Bea Cukai.
Operasi besar-besaran ini berhasil menghentikan praktik ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp40 triliun setiap tahun, dan telah berlangsung hampir dua dekade.
“Kegiatan seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing adalah bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri. Mereka menikmati fasilitas dari negara, tapi malah merugikan rakyat,” ujar Presiden dengan nada tegas.
Menurut hasil kajian lembaga internasional, praktik-praktik penyimpangan di sektor sumber daya alam menyebabkan kerugian hingga USD 3 miliar per tahun, atau setara dengan sekitar Rp800 triliun dalam 20 tahun terakhir.
Presiden: Setiap Rupiah Harus Kembali untuk Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku saja, tetapi juga harus memastikan uang hasil kejahatan benar-benar dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.
Ia meminta seluruh lembaga negara — Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan instansi lainnya — untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas praktik ilegal dan kebocoran ekonomi nasional.
“Setiap rupiah yang berhasil kita selamatkan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Untuk sekolah, rumah sakit, kampung nelayan, dan fasilitas publik lainnya. Itulah makna sejati keadilan sosial,” tegas Presiden.
Menuju Indonesia Bersih dan Makmur
Kinerja Kejaksaan Agung dalam mengembalikan Rp13,25 triliun menjadi simbol semangat baru pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Pemerintah berkomitmen menjadikan hasil penegakan hukum sebagai modal utama membangun ekonomi rakyat, bukan sekadar angka di laporan keuangan negara.
Dengan langkah nyata seperti pembangunan ribuan sekolah dan ratusan kampung nelayan, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa hasil dari penegakan hukum bisa menjadi sumber kesejahteraan nasional.
“Uang negara harus kembali ke rakyat. Karena dari rakyatlah negara ini berdiri, dan untuk rakyatlah kita bekerja,” tutup Presiden dengan penuh keyakinan.
