Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Hormati Proses Hukum KPK Terhadap Immanuel Ebenezer
Info Negara- Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk menghormati penuh proses hukum yang sedang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Pernyataan resmi itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025). Prasetyo menegaskan, Presiden memandang kasus tersebut murni ranah hukum, sehingga seluruh proses penanganannya sepenuhnya dipercayakan kepada KPK.
“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Prasetyo Hadi di hadapan wartawan.
Pemerintah Siap Ambil Tindakan Tegas
Mensesneg menambahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila Immanuel terbukti bersalah. Salah satunya dengan segera menyiapkan pengganti agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Jika nantinya terbukti bersalah, maka akan segera dilakukan pergantian. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan jabatan,” tegasnya.
Prasetyo juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berkali-kali menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa setiap pejabat publik harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangan yang diberikan.
Baca Juga : Gempa Poso Pemerintah Percepat Penanganan
Pesan Presiden: Jangan Salahgunakan Amanah
Lebih jauh, Prasetyo menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran pemerintahan agar tidak sekali pun menyalahgunakan amanah rakyat.
“Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan jabatan. Presiden selalu mengingatkan kami semua agar tetap berhati-hati dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Lawan Korupsi
Mensesneg juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama. Menurutnya, korupsi adalah persoalan besar bangsa yang harus ditangani secara serius, mulai dari pejabat pemerintahan sebagai contoh bagi masyarakat.
“Dengan adanya peristiwa ini, Presiden semakin keras memberikan peringatan kepada seluruh jajaran, bukan hanya kabinet, agar menjauhi praktik korupsi. Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam perang melawan korupsi,” tutur Prasetyo.
Jaga Perkataan, Hindari Polemik
Selain soal integritas, Presiden Prabowo juga meminta jajarannya lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan publik. Menurutnya, seorang pejabat negara harus menghindari ucapan yang justru bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Bapak Presiden selalu mengingatkan, selain soal integritas dan antikorupsi, setiap pejabat juga harus berhati-hati dalam berbicara di ruang publik. Jangan sampai menimbulkan polemik yang bisa mengganggu fokus kerja pemerintah,” pungkas Prasetyo.
Dengan pernyataan ini, Istana menegaskan bahwa sikap pemerintah tidak berubah: menghormati penuh proses hukum, mendukung kerja KPK, serta menempatkan pemberantasan korupsi dan integritas pejabat publik sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih.
