Info Negara – Kemenperin Perkuat Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama aktif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian Perindustrian menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga transparansi, kepatuhan, dan tata kelola anggaran yang bertanggung jawab selama proses pemeriksaan laporan keuangan.
Sekretaris Jenderal Kemenperin menegaskan bahwa pemeriksaan BPK menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran. Ia menekankan bahwa seluruh satuan kerja harus menyajikan data keuangan secara akurat dan tepat waktu. Kemenperin juga mendorong setiap unit kerja menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Baca Juga : Akhir Ribut-ribut Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI, Apa Jalan Keluarnya?
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Kemenperin memberikan akses penuh kepada tim BPK untuk menelaah dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi pembangunan sektor industri nasional.
Kemenperin juga menguatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam mengawal proses pengelolaan keuangan. Melalui pengawasan internal yang ketat, Kemenperin berupaya mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Selain itu, Kemenperin mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Sistem ini memudahkan pemantauan realisasi anggaran sekaligus mempercepat proses pelaporan. Kemenperin menilai transformasi digital menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan transparan.
Melalui langkah tersebut, Kemenperin Perkuat Akuntabilitas sebagai wujud tanggung jawab kepada publik. Kementerian berkomitmen mempertahankan opini terbaik dari BPK dan menjadikan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan.
Ke depan, Kemenperin akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara. Upaya ini diharapkan mampu mendukung pembangunan industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
