Info Negara – Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan uu pprt disahkan setelah melalui proses panjang selama 22 tahun. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kini resmi menjadi payung hukum yang memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI dengan dukungan mayoritas anggota dewan. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja sektor domestik. Yang selama ini belum memiliki regulasi khusus yang kuat.
Baca Juga : Campak Lebih Menular dari Covid-19
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Regulasi ini juga menegaskan hak pekerja rumah tangga untuk mendapatkan upah layak, waktu kerja yang manusiawi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dengan uu pprt disahkan, pemerintah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan. Undang-undang ini juga mendorong pengakuan formal terhadap profesi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak setara.
Selain itu, regulasi ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa juga diatur guna melindungi kedua belah pihak jika terjadi perselisihan dalam hubungan kerja.
Pengesahan UU PPRT mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan. Mereka menilai aturan ini menjadi langkah maju dalam menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup pekerja rumah tangga.
Ke depan, pemerintah diharapkan segera menyusun aturan turunan agar implementasi undang-undang ini berjalan optimal. Dengan langkah ini, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dapat terwujud secara nyata di seluruh Indonesia.
